Download Provinsi terpencil Aurora merupakan tujuan wisata yang menjanjikan di Filipina dengan tempat wisata alami dan sejarah di sana.
Namun para aktivis lokal khawatir dengan masa depan tempat itu, karena pemerintah akan membangun Aurora Economic Pacific Zone atau APECO di wilayah itu.
APECO diharapkan jadi penghubung utama di wilayah Pasifik, tapi tempat ini sekaligus tempat tinggal bagi ribuan petani, komunitas nelayan dan masyarakat adat.
Sejumlah unjuk rasa telah digelar untuk menuntut penutupan proyek ini dan menunda pengucuran dananya.
Tapi investigasi yang dilakukan beberapa waktu lalu oleh misi internasional anti-APECO, ditemukan tanda-tanda awal pelanggaran hak asasi manusia di wilayah APECO, yang terletak di Casiguran yang terpencil.
Madonna Virola ikut dengan tim investigasi itu dan mencari tahu lebih banyak soal proyek tersebut.
Saya ikut misi anti-APECO yang bepergian ke provinsi Aurora yang terpencil.
Tim ini terdiri dari warga lokal Filipina, serta para pemimpin agama Belanda dan Swiss yang mendukung misi ini.
Kami meninggalkan ibukota Manila 8 jam yang lalu, berkendara melewati pemandangan indah di sekitar Gunung Sierra Madre.
Ketika kami mendekat ke kota Casiguran di pinggiraan laut, kami melihat tanah pertanian yang luas, daerah pemancingan ikan, dan beberapa pantai Lautan Pasifik yang masih alami.
Ini juga yang akan menjadi tempat untuk Aurora Pacific Economic Zone, atay APECO.
Mark Cebreros dari Komisi Hak Asasi Manusia menuturkan, proyek ini sudah menimbulkan kekhawatiran telah terjadi pelanggaran hak azasi manusia.
“Kami melihat beberapa tanda dimana komunitas kehilangan tempat tinggal mereka yang kena dampak proyek APECO. Kami melihat proyek infrastruktur, berbagai bangunan, landasan pesawat, pagar-pagar dan rumah pinggiran pantai di atas tanah yang diduga dirampas dari para warga tanpa pemberian kompensasi atau tudingan penggusuran paksa, atau penganiyaan dalam penggusuran itu. Kami juga melihat masyarakat adat Dumagats di Ildelfonso yang mengeluh penganiyaan atau upaya untuk merampas tanah mereka dan menghilangkan daerah tradisional mereka; kami bisa bertemu dengan para keluarga di sini yang tidak punya akte tanah. Meski mereka tidak memiliki tanah itu secara resmi, dan mereka sudah tinggal di sana selama 50 sampai 60 tahun. Hak kepemilikan tanah mereka diambil tanpa pemberitahuan, tanpa ada kesempatan bagi mereka untuk mendapatkan konsultasi yang dipelukan dan kesempatan untuk diberikan alternatif atau pilihan yang baik untuk menjamin mata pencaharian mereka.”
Ribuan masyarakat adat, petani dan nelayan menentang proyek APECO.
Wilayan pembangunan ekonomi seluas 12 hektar ini akan menjadi kompleks perindustrian yang berhadapan dengan Samudera Pasifik – menjadi ancaman bagi mata pencaharian para warga Aurora sekarang ini.
Para warga desa punya akses terbatas ke berbagai daerah pemancingan dan pertanian.
Gereja setempat menghimpun dukungan internasional dan lokal untuk menentang proyek ini.
Romo Jose Francisco Talaban dari gereja setempat.
“Kami menjalankan Misi Solidaritas Internasional karena kami yakin akan banyak orang yang simpati dengan petani dan komunitas nelayan serta masyarakat adat. Kami membuat upaya advokasi yang betul-betul membawa perubahan. Dengan bantuan Anda masyarakat dan khususnya korban untuk membela hak-hak mereka. Permintaan kami adalah untuk menolak hukum yang melatarbelakangi pembentukan APECO karena itu tidak adil, tidak berpihak pada orang miskin, anti-linkungan dan anti-rakyat.“
Dalam kunjungan misi itu, masyarakat yang merasakan dampak proyek itu bangkit dan menyuarakan pikiran mereka di atas panggung.
Victor Abahon adalah bagian dari masyarakat adat Agta.
“Mereka bilang mereka menawarkan pembangunan, tapi mereka tak konsultasi dengan kami. Konsultasi hanya bagi mereka yang mendukung proyek APECO. Kami juga butuh pembangunan, tapi kalau mereka bangun gedung di pulau, di mana kami harus bekerja? Mereka mengambil tempat memancing kami, sumber penghidupan kami.”
Slogan kampanye ini adalah “Aurora lebih menyenangkan tanpa APECO” – plesetan kampanye pariwisata Filipina yang baru.
Tapi apa yang dialami Romo Jose Fransisco Talaban jauh dari menyenangkan. Salah satu ruangan gerejanya dibom, diduga oleh para pendukung APECO.
“Waktu itu jam 2 pagi. Saya sedang tidur ketika dinding gereja dibom. Saya mendengar suara ledakan, lalu tiga tembakan. Kami coba cari pelakunya tapi mereka melarikan diri. Kami pikir itu suara biasa, tapi waktu jam 5 saya bangun, di dekat kamar saya melihat 5 benda yang sudah dilaminating, dan dalam bahan-bahan itu saya dituduh teroris, anak neraka.”
Di Manila, presiden APECO Robbie Mathay membela proyek. Kata dia, ini demi kebaikan banyak orang.
“Ada begitu banyak pantai dan keindahan alam di tempat ini. Sulit untuk membayangkan kalau tidak ada hotel di sini, dan kalau ada hotel, pasti butuh staf. Datangnya modal ke sini akan membawa efek ganda. Mungkin trekking alam di sini, di sana ada jalur jalan di dekat air terjun. Awalnya, kami melihat ini sebagai potensi pariwisata domestik. Saya harap dalam tiga tahun mendatang, kami bisa menarik para turis internasional dari negara-negara seperti Taiwan, Hong Kong dan Korea.”
Pemerintah sudah menyisihkan 63, 6 miliar rupiah lebih dari anggaran tahun ini, dan fase pertama berupa hotel bintang 3 dan gedung perkantoran sudah mulai dibangun.
Rancangan Undang-undang untuk membuat APECO, yang dulu bernama ASEZA, ditandatangani Gloria Macapagal-Arroyo yang saat itu menjabat sebagai Presiden, pada Juni 2007. ASEZA mulai beroperasi setahun kemudian.
Dua tahun lalu, hukum tersebut diamandemen dan lokasi pengembangan ekonomi ini diberi nama APECO, dengan cakupan wilayah yang lebih luas.
Meski terus mendapatkan protes, Gubernur Aurora Bella Angara-Castillo mengaku mayoritas warga mendukung pembangunan ini.
Mark Cebreros dari Komisi Hak Azasi Manusia berbicara kepada media soal pelanggaran hak azasi manusia yang berkaitan dengan APECO.
“Kami juga akan membuat investigasi lebih lanjut, kami merekomendasikan Komisi untuk membuat lebih banyak investigasi di lapangan, kami merekomendasikan Komisi untuk mengumpulkan kesasksian dari warga yang kena dampak proyek ini, dan akhirnya kami akan merekomendasikan satu penyelidikan pubclik semua pemegang saham, bahkan para pendukung nya, supaya ada kesempatan bagi semua untuk mengadakan dialog yang bermanfaat dan mencoba mendapatkan solusi yang adil dan layak.”
Presiden APECO Robbie Mathay menuturkan, sudah siap untuk mulai berdialog dengan para warga setempat.
“Kami menjalan bisnis seperti bisnis lainnya, kami terbuka dan transparan, dan mencoba melibatkan orang yang berkepentingan dalam komunitas. Seperti yang Anda lihat, ini daerah yang sangat besar. Jadi tidak mungkin ketika berdialog, bisa sekaligus ada di sana.“
Berbagai kelompok yang menentang proyek itu sudah mengajukan untuk mengamandemen hukum itu..
Uskup Rolando Tria Tirona, satu anggota gerakkan anti-APECO movement, menuturkan pada warga lokal supaya tidak kehilangan harapan.
“Pada akhirnya kebenarn itu akan muncul”
