Download Di India ada aturan hukum yang tengah diajukan untuk membuat para suami membayar istri mereka dalam mengurus rumah tangga.
Kementerian Perempuan dan Perkembangan Anak meyakini kalau ini akan memberdayakan perempuan yang selama ini masih terpinggirkan.
Tapi usulan ini tidak saja dikritik oleh para suami, tapi juga oleh beberapa kelompok perempuan.
Ikuti laporan selengkapnya bersama Bismillah Geelani dari New Delhi.
Kementerian Urusan Perempuan dan Pengembangan Anak mengusulkan supaya para ibu rumah tangga mendapatkan 10 hingga 20 persen dari gaji suami mereka.
Menteri Khrisna Tirath menjelaskan mengapa.
“Seorang ibu rumah tangga adalah orang yang pertama bangun dan terakhir tidur. Dia melakukan semua tugas rumah tangga sendirian, memastikan anak-anak masuk sekolah, suami berada di kantor dan merawat orang lanjut usia yang ada di rumah. Dia melakukan semua ini, tapi apakah dia mendapatkan pengakuan? Pekerjaannya begitu diabaikan, sampai dia sendiri berpikir tugas itu tidak berarti. Jadi pada intinya tidak menilai apa yang ia lakukan, tapi seharusnya dia diakui dan hormati karena dia patut diperlakukan seperti itu. Dan dia mendapatkan satu identitas dan pemberdayaan sosial ekonomi.”
Kementerian itu sudah mulai mengumpulkan data statistik untuk mengevaluasi berapa jam yang dihabiskan para perempuan ini untuk mengerjakan seluruh tugas rumah tangga.
Tirath menuturkan ini diperlukan untuk mendapatkan gambaran Produk Domestik Bruto India yang sebenarnya.
“Pekerjaan perempuan juga menjadi bagian penting dalam pertumbuhan ekonomi kami. Dan Produk Domestik Bruto atau GDP juga harus memasukkan hal itu. Kalau tidak dimasukkan, angka GDP ini tidak bisa mencerminkan potensi bangsa yang sesungguhnya.”
Berbagai kelompok perempuan menyambut rencana kementerian ini sebagai suatu langkah maju.
Ranjana Kumari adalah Direktur Pusat Penelitian Sosial yang berbasis di New Delhi.
“Gerakan perempuan di India dan di seluruh dunia sudah lama memperbincangkan tugas-tugas rumah tangga yang dilakukan para perempuan, sebagai kegiatan ekonomi. Tapi nilai ekonomisnya itu tidak pernah diakui dan dianggap sebagai pekerjaan yang tidak produktif. Tidak seperti mereka yang bekerja di pabrik dan kantor yang disebut sebagai pekerjaan produktif yang menghasilkan satu kemajuan dan kemakmuran. Bagus lah kalau sekarang ini kita akan mengevaluasinya, mengakui betapa pentingnya kontribusi para perempuan dalam proses pembangunan nasional.”
Tapi bagi Kumari, tidak ada segi ekonomi dan sosial yang berubah.
“Ini tidak akan menambah penghasilan keluarga, karena yang terjadi adalah penghasilan yang sama itu hanya dibagi dua. Langkah ini juga hanya akan mengembalikan praktik patriarki. Karena para perempuan sekarang dibayar sebagai pegawai sang suami dan keluarga, sepanjang hidupnya.”
Dan sejumlah kelompok laki-laki bereaksi keras.
Atit Rajpara, Presiden Asosiai Hak-Hak Laki-Laki mengatakan, ini terlalu berlebihan.
“Sebagai suami, saya membayar makanan, liburan, perawatan kecantikan, barang-barang mewah, dan asuransi istri saya. Dari mana uang untuk membayar semua ini? Inilah yang saya bayar ke dia. Sudah begitu Anda minta para suami membayar 10-20 persen lagi, apa-apaan ini? Pertama, pemerintah mengambil 30 persen dari penghasilan kami untuk pajak, dan sekarang Anda mengambil lagi 20 persen. Dari sisa 50 persen seorang laki-laki harus bayar untuk pinjaman rumah, mobil dan pinjaman lainnya yang sudah dia ambil hanya dari keluarga saja? Anda menaruh seluruh beban kepada para lelaki! Ini sungguh gila! Apa Anda ingin menjadikan kami sebagai mesin ATM gratis?”
Tidak semua ibu rumah tanga sependapat dengan usulan Kementerian.
Salah satunya adalah Pooja Arora, seorang ibu rumah tangga yang meninggalkan pekerjaannya di sebuah perusahaan demi merawat kedua anak laki-lakinya yang masih kecil.
“Ini kedengarannya konyol sekali. Seolah-olah keluarga adalah sebuah bisnis. Tidak ada bisnis dalam keluarga. Kalau Anda ingin memberdayakan perempuan, cara terbaik untuk melakukannya adalah untuk memberikan kesempatan bagi mereka untuk kembali bekerja.”
Banyak pihak mengatakan, tidak mungkin dan tidak ada cara yang praktis untuk mengukur tugas-tugas ibu rumah tangga dengan uang.
Jayanti Datta adalah seorang psikiater. Kata dia, jika usulan ini lolos, maka hubungan keluarga dan rumah tangga ada dalam bahaya.
“Seorang perempuan tidak melakukan tugas-tugas sebagai ibu rumah tangga saja. Ia juga menjadi seorang ibu, saudara perempuan atau anak perempuan. Kalau Anda menetapkan harga untuk semua hal yang ia lakukan, bagaimana Anda bisa mengukur harga ketika ia melahirkan atau merawat anak-anak? Tidak semua hal bisa diukur. Emosi dan kehangatan yang ada dalam satu hubungan tidak bisa dinilai dengan uang. Kita hidup di lingkungan di mana terjadi kemerosotan nilai kepercayaan dalam hubungan. Tindakan seperti ini akan mendatangkan bencana. Kita tidak sedang memberdayakan perempuan, tapi justru merusak keluarga itu sendiri.”
Sutradara film bernama Arti Surendernath yakin kalau pemerintah tengah membuat reformasi sosial.
“Apa yang akan dilakukan seorang perempuan dengan uang itu? Mungkin ada seorang perempuan yang malah akan menghabiskan uang itu. Tapi perempuan bijak yang akan tetap bertahan dalam satu pernikahan, akan tahu apakah uang yang diberikan sang suami itu disimpan baik-baik atau dihabiskan. Sebagian besar perempuan yang saya kenal mungkin akan menyimpan uang itu untuk jaga-jaga atau ditabung untuk sesuatu atau membantu suaminya. Dia akan menjaga kesejahteraan semua orang dalam keluarga. Jadi mengapa jadi masalah? Ini soal reformasi, untuk melangkah ke depan.”
Usulan ini kemungkinan akan dimasukkan dalam persidangan parlemen selanjutnya.
