Download Pekan ini, untuk kali pertamanya PBB menggelar konferensi soal kebahagiaan dan kesejahteraan di markas besarnya di New York.
Konferensi ini menghadirkan ratusan wakil pemerintahan, akademisi dan para pemimpin sipil untuk mengesahkan betapa pentingnya kebahagiaan sebagai bagian dari kebijakan publik.
Untuk menandai konferensi ini, PBB meluncurkan Laporan Kebahagiaan Dunia – yang mencerminkan tuntutan dunia untuk lebih memperhatikan kebahagiaan sebagai kriteria tindakan pemerintah.
Bhutan telah memulai gagasan ini. Negeri itu menggunakan Indeks Kebahagiaan Nasional sebagai tolak ukur pembangunaun selama puluhan tahun.
Ikuti laporannya bersama Ron Corben.
Perdana Menteri Bhutan, Jigmi Thinley, menekankan pentingnya pembangunan holistik kepada PBB – ini berarti memasukkan kebahagiaan dan kesejahteraan rakyat.
“Bagian masyarakat dunia yang berkembang, para intelektual, akademisi, ilmuwan dan sebagainya, sedang mencari alternatif paradigma pembangunan. Dan karena dorongan ini, Bhutan mengusulkan kebahagiaan dan kesejahteraan masuk sebagai resolusi untuk diloloskan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Kami sangat terkejut dengan adanya suara yang bulat untuk resolusi ini.”
Tahun lalu, Sidang Umum PBB mengadopsi resolusi yang menekankan kalau indikator pembangunan ekonomi saja tidak mencerminkan kebahagiaan penduduk satu negara.
Gagasan ini datang dari Bhutan.
Negeri itu mengadopsi Indeks Kebahagiaan pada awal tahun1970-an untuk mengukur tingkat pertumbuhan pembangunan.
Indeks ini mengedepankan tata kelola pemerintahan yang baik, pembangunan dalam negeri yang tertutup, konservasi dan pelestarian budaya Himalaya.
Kama Tsheetim adalah adalah Sekretaris Komisi Indeks Kebahagiaan. Ia menjelaskan prinsip utama ukuran ini.
“Ini adalah pendekatan kepada pembangunan, dimana kami ingin menyeimbangkan hal-hal materiil dan non materiil – aspek spiritual, budaya dan individu dalam masyarakat. Dasarnya adalah satu keyakinan sederhana, masyarakat pasti menginginkan menjalankan kehidupan yang bermakna.”
Secara tradisional, ukuran yang dipakai untuk mengukur tingkat kemajuan ekonomi adalah pendapatan – Produk Nasional dan Domestik Bruto. Tapi pembangunan ekonomi ikut menyebabkan terjadinya polusi, gangguan sosial dan kerusakan lingkungan.
Itu sebabnya pendekatan alternatif yang dimiliki Bhutan menjadi penting, kata Kama.
“Pada dasarnya kami melihat cara-cara pembangunan sekarang ini dan ini membingungkan kalau hanya menyandarkan pada GDP, yang lebih banyak membuat masalah ketimbang solusi. Ini bukan berarti menciptakan lapangan kerja itu tidak baik, juga pengentasan kemiskinan. Tentunya kedua hal itu adalah prioritas. Tapi kami merasa pembangunan ini harus bisa berkelanjutan.”
Sumber utama devisa Bhutan adalah penjualan tenaga air ke India.
Ini diikuti dengan pariwisata, yang ditujukan kepada para turis yang rela mengeluarkan uang yang banyak, tapi Bhutan sekaligus membatasi jumlah pengunjung. Semua turis dibatasi menghabiskan hampir Rp 2,3 juta sehari.
Hal ini sejalan dengan komitmen pemerintah untuk melestarikan lingkungan dan kebudayaan lokal, kata konsultan travel Isabel Sebastian.
“Para pembuat kebijakan di sini dan khususnya Perdana Menteri sangat berkomitmen untuk membuat Indeks Kebahagiaan sebagai filosofi penggerak pembangunan Bhutan. Jadi saya yakin sekali hal-hal akan berjalan dengan cara yang berbeda di Bhutan ketimbang di negara lainnya. Para pemimpin di Bhutan punya visi yang bagus, yang tidak bisa ditemukan di negara lainnya di dunia.”
Tapi ekonomi Bhutan juga menunjukkan adanya perkembangan positif dalam ukuran GDP yang tradisional.
Ekonomi negeri ini telah berkembang rata-rata tujuh persen selama beberapa tahun terakhir. Pendapatan per kapita kini mencapi lebih dari Rp 18,34 juta – naik hampir Rp 15,6 juta ketimbang lima tahun lalu.
Bhutan juga dipuji karena memenuhi target Tujuan Pembangunan Millenimum PBB selama tiga tahun mendatang.
Doji Choden adalah kepala program Pembangunan Program PBB untuk bagian kemiskinan di Bhutan.
“Elemen-elemen Indeks Kebahagiaan melihat berbagai keprihatinan, pola komunitas, penilaian secara holistik, lalu kekuatan masyarakat. Semua hal ini tidak ada yang menjadi prioritas, tapi lebih pada cara kita memandangnya secara keseluruhan – melihatnya dari semua perspektif.”
Namun, Bhutan juga mengalami perubahan sosial, masalah keamanan makanan dan pengganggruan anak muda. Dalam banyak komunitas, tanah yang subur sangat terbatas.
Tapi tentunya ada lebih dari satu sisi kisah Indeks Kebahagiaan.
Meski negeri itu mengklaim sebagai bangsa paling berbahagian di Asia, pelanggaran hak azasi manusia masih menjadi masalah yang penting.
Sepuluh tahun setelah peluncuran Indeks Kebahagiaan, pemerintah memberlukan kampanye satu bangsa, satu rakyat’. Alhasil banyak warga minoritas Bhutan yang berbahasa Nepal yang disebut Lhotsampa, dicopot kewarganegaraanya.
Kampanye memuncak sehingga mengarah kepada pelecehan, penangkapan dan pembakaran rumah-rumah etnis Nepal. Banyak yang melarikan diri ke negeri itu, dan kini lebih dari seratus ribu orang Lhotsampa, sudah hidup dalam beberapa kamp pengungsi di sana.
Menurut Amnesti Internasional, hal ini menjadi salah satu krisis pengungsi yang paling diabaikan di dunia.
Indeks Kebahagiaan mungkin saja merupakan ukuran holistik – jika melibatkan seluruh rakyat negeri itu.
